Harapan Kepada PJ Bupati Aceh Barat
"Selamat Datang" di Bumi Teuku Umar. Melihat berbagai persoalan yang terjadi selama ini di Kabupaten Aceh Barat, masih menyisakan segudang harapan dari masyarakat agar berbagai persoalan itu dapat terselesaikan dengan tuntas. Tentunya masyarakat sangat berharap kehadiran Pejabat Bupati di Aceh Barat ini mampu menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat terwujud di Aceh Barat ini.
Banyak hal yang harus dilakukan oleh PJ Bupati, mulai dari persoalan dalam pemerintahan sampai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu PJ Bupati harus memiliki kemampuan berpikir secara komprehensif dan bekerja semaksimal mungkin untuk menuntas berbagai persoalan tersebut.
Nasib APBK Tahun 2012
Sampai hari ini Eksekutif dan Legeslatif Aceh Barat belum melakukan pembahasan APBK tahun 2012, sehingga belum ada kejelasan tentang penggunaaan terhadap Anggaran APBK tersebut. Kondisi ini menjadi sebuah permasalahan besar yang berdampak lansung terhadap masyarakat dan pembangunan di Aceh Barat.
Tentunya permasalahan ini perlu tanggapan serius dari seorang PJ Bupati untuk segera melakukan pembahasan dengan pihak Legeslatif, karena tanpa keterlibatan legeslatif sebagai pengontrol pengeluaran keuangan negera (APBK) akan membuka berbagai peluang pelanggaran yang akan terjadi, salah satunya akan membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi (Pernyataan Koord. Gerak Aceh Barat-Antara-3/2).
Di segi lain, APBK tidak bisa membiayai pembangunan jika tidak ada pengesahan dari Anggota Legeslatif (di Perbubkan), karena dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007, Perbub hanya dibenarkan untuk membiayai belanja rutin saja. Nah, jika Perbub ini terus dijalankan, maka sudah dapat di pastikan tidak ada pembangunan untuk tahun 2012.
Sangketa Tanah UTU
Sudah Puluhan tahun proses Pembebasan Tanah Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh tidak kunjung selesai, hingga menuai konflik antara masyarakat dengan pemerintah yang berakhir dengan penyegelan Kampus oleh masyarakat beberapa waktu yang lalu. Sampai hari ini masalah itu masih mengambang, belum ada upaya dari pemerintah untuk mencari jalan keluar (solusi).
Jika persoalan ini terus di biarkan, tidak di selesaikan secepatnya, kemungkinan besar masyarakat akan melakukan berbagai aksi lagi untuk menuntut ganti rugi kepada pemerintah. Tentunya permasalahan ini juga menjadi sebuah harapan masyarakat kepada PJ Bupati agar dapat menyelesaikan kasus ini sampai tuntas. Sehingga mahasiswa yang ada di Universitas Teuku Umar tidak merasa dirugikan akibat konflik sangketa tanah ini.
Kemudian banyak hal lain yang menjadi tumpuan masyarakat yang harus mendapat perhatian atau menjadi prioritas untuk diselesaikan oleh PJ Bupati saat ini. Seperti persoalan pemberian Tunjangan Pegawai Negeri Sipil yang tidak sesuai, Ketidakseimbangan antara Balanja Publik dengan Belanja Aparatur, yang selama kepemimpinan Ramli MS-Fuadri S.Si, belanja untuk peblik dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Persoalan ini juga telah di sikapi oleh beberapa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Aceh Barat yang mendesak agar semua persoalan ini dapat diselesaikan secepatnya (DiliputNews.com-28/4). Mudah-mudahan dengan kehadiran PJ Bupat ini dapat menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama ini di Kabupaten Aceh Barat, sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi masyarakat. Itulah yang menjadi Harapan Masyarakat Aceh Barat.
Penulis : ZAMHURI ZA ( Mahasiswa STIMI Meulaboh )
Berita Aceh Barat
Penulis : ZAMHURI ZA ( Mahasiswa STIMI Meulaboh )
Banyak hal yang harus dilakukan oleh PJ Bupati, mulai dari persoalan dalam pemerintahan sampai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu PJ Bupati harus memiliki kemampuan berpikir secara komprehensif dan bekerja semaksimal mungkin untuk menuntas berbagai persoalan tersebut.
Nasib APBK Tahun 2012
Sampai hari ini Eksekutif dan Legeslatif Aceh Barat belum melakukan pembahasan APBK tahun 2012, sehingga belum ada kejelasan tentang penggunaaan terhadap Anggaran APBK tersebut. Kondisi ini menjadi sebuah permasalahan besar yang berdampak lansung terhadap masyarakat dan pembangunan di Aceh Barat.
Tentunya permasalahan ini perlu tanggapan serius dari seorang PJ Bupati untuk segera melakukan pembahasan dengan pihak Legeslatif, karena tanpa keterlibatan legeslatif sebagai pengontrol pengeluaran keuangan negera (APBK) akan membuka berbagai peluang pelanggaran yang akan terjadi, salah satunya akan membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi (Pernyataan Koord. Gerak Aceh Barat-Antara-3/2).
Di segi lain, APBK tidak bisa membiayai pembangunan jika tidak ada pengesahan dari Anggota Legeslatif (di Perbubkan), karena dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007, Perbub hanya dibenarkan untuk membiayai belanja rutin saja. Nah, jika Perbub ini terus dijalankan, maka sudah dapat di pastikan tidak ada pembangunan untuk tahun 2012.
Sangketa Tanah UTU
Sudah Puluhan tahun proses Pembebasan Tanah Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh tidak kunjung selesai, hingga menuai konflik antara masyarakat dengan pemerintah yang berakhir dengan penyegelan Kampus oleh masyarakat beberapa waktu yang lalu. Sampai hari ini masalah itu masih mengambang, belum ada upaya dari pemerintah untuk mencari jalan keluar (solusi).
Jika persoalan ini terus di biarkan, tidak di selesaikan secepatnya, kemungkinan besar masyarakat akan melakukan berbagai aksi lagi untuk menuntut ganti rugi kepada pemerintah. Tentunya permasalahan ini juga menjadi sebuah harapan masyarakat kepada PJ Bupati agar dapat menyelesaikan kasus ini sampai tuntas. Sehingga mahasiswa yang ada di Universitas Teuku Umar tidak merasa dirugikan akibat konflik sangketa tanah ini.
Kemudian banyak hal lain yang menjadi tumpuan masyarakat yang harus mendapat perhatian atau menjadi prioritas untuk diselesaikan oleh PJ Bupati saat ini. Seperti persoalan pemberian Tunjangan Pegawai Negeri Sipil yang tidak sesuai, Ketidakseimbangan antara Balanja Publik dengan Belanja Aparatur, yang selama kepemimpinan Ramli MS-Fuadri S.Si, belanja untuk peblik dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Persoalan ini juga telah di sikapi oleh beberapa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Aceh Barat yang mendesak agar semua persoalan ini dapat diselesaikan secepatnya (DiliputNews.com-28/4). Mudah-mudahan dengan kehadiran PJ Bupat ini dapat menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama ini di Kabupaten Aceh Barat, sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi masyarakat. Itulah yang menjadi Harapan Masyarakat Aceh Barat.
Penulis : ZAMHURI ZA ( Mahasiswa STIMI Meulaboh )
Berita Aceh Barat
No comments:
Write comments