Pesan Mendagri: Tak Boleh Ada Intimidasi dalam Pemilukada Aceh

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi menegaskan tidak boleh ada tekanan dan intimidasi dalam bentuk apapun terhadap masyarakat pada pemilukada Aceh 9 April mendatang.

"Pemilukada Aceh harus bebas  dari  intimidasi. Biarkan masyarakat memilih tanpa tekanan," kata Mendagri dalam rapat kerja dengan Tim Pemantau Otosnomi Khusus (Otsus). Aceh dan Papua di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/2).

Rapat dipimpin Ketua Tim Pemantau Priyo Budi Santoso  yang  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) A Hafiz Anshary, Ketua Bawaslu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), dan Pj Gubernur Tarmizi A Karim, Wakil Ketua DPRA Amir Helmi, dan Wakil Ketua KIP Ilham Syahputra, antara lain membahas  sosialisasi pemilu di Aceh. "Sosialiasi bisa memanfaatkan jaringan radio, televisi, koran yang ada di Aceh," kata Mendagri

Ia juga menjamin bahwa aparat birokrasi di Aceh tidak memihak kepada salah satu calon. Dalam waktu dekat, Ketua Korpri akan datang ke Aceh untuk memastikan pegawai negeri sipil di seluruh Aceh bersikap netral. "Kalau ada yang melanggar atau tidaj netral, berikan sanksi," katanya.

Tuntutan netralitas birokrasi Aceh, aparat kepolisian dan penyelenggara pemilukada disaurakan secara tegas  oleh Wakil Ketua dan anggota Tim Pemantau  Marzuki Daud,  Ir Nova Iriansyah, Nasir Djamil dan Sayed Fuad Zakaria.

Pj Gubernur Tarmizi Karim melaporkan tingginya animo masyarakat terhadap pemilukada Aceh. "Saya merasakan sendiri antusiasme masyarakat," kata Tarmizi yang dilsatik sebagai Pj Gubernur Aceh 8 Februari lalu.

Masyarakat Aceh, kata Tarmizi Karim, ingin memastikan bahwa mereka bebas memilih calon yang diinginkan. "Itulah harapannya," tukas Tarmizi Karim