PR Untuk Zaini-Muzakir
Sosial Institute For Kommunity Development ( SICD ), dalam laporan surve nya pada tahun 2009 “Aceh merupakan salah satu Provinsi terkaya di Indonesia dengan sumber daya alam, memiliki sejarah panjang konflik vertikal dengan pemerintah pusat, eksploitasi terhadap sumber daya alam aceh yang tidak berkeadilan dan tanpa keseimbangan pertumbuhan ekonomi antara pusat dan daerah menjadi penyebab utama konflik.
Konflik tidak hanya mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah rata â€" rata nasional, akan tetapi juga mehambat capaian â€" capaian pembangunan, seperti pelayanan, pendidikan dan kesejahteraan yang sangat terbatas.
Dengan hadir nya MoU merupakan tonggak sejarah resolusi konflik aceh, penanda tanganan nota kesepahaman perdamaian antara gerakan aceh merdeka ( GAM ) dan pemerintah indonesia pada 15 Agustus memberikan harapan baru bagi masyarakat aceh yang sejahtera dalam perdamaian.
Salah satu mandat dari nota kesepahaman ini adalah pembetukan undang â€" undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah aceh ( UUPA ), yang memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat Aceh dalam mengelola pemerintahan sendiri, pemberdayaan sumber daya alam, ekonomi dan politik.
Lahirnya partai lokal merupakan wujud dari pada perdamaian, kesempatan luas bagi aceh dalam mengelola pemerintahan nya sendiri, sebagaimana layak nya fungsi partai politik ( Parpol ) pada umumnya, partai politik lokal ( Parlok ) di Aceh bertujuan untuk meng akomodir dan memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Aceh, termasuk menjaga perdamaianâ€.
Pada pemilihan legislatif tahun 2009, partai aceh meraih kursi terbanyak di DPRA, rakyat aceh menobat kan 33 kursi untuk menduduki parlemen, sebuah anggka yang luar biasa persembahan rakyat Aceh kepada Partai Lokal ( Parlok ) khususnya Partai Aceh.
Di samping itu, provinsi Aceh sudah mendapatkan dana Otsus sejak tahun 2008 yang mencapai Rp3,5 triliun, kemudian tahun 2009 meningkat menjadi Rp3,7 triliun, tahun 2010 Rp3,9, tahun 2011 Rp 4,4 triliun dan pada tahun anggaran 2012 mencapai Rp5,4 triliun.dan anggka ini meningkat sekitar Rp 1 triliun bila kita bandingkan penerimaan pada tahun 2011.
Namun perolehan anggka tersebut, belum banyak memberi perubahan terhadap pertumbuhan perekonomian, pelayanan, pendidikan, pembangunan, di aceh, dan poin – poin yang terkandung dalam Mou Helsinki, yang telah di sepakati dengan pusat belum terealisasi, seperti pembebasan pelabuhan sabang, simbol, Rakat Wali Nenggro, KKR, dan juga menyangkut Syariat Islam di Aceh.
Salah satu indikator tidak tercapainya semua itu karna di sebabkan, ketidak seragaman antara eksekutif dan legislatif, walaupun irwandi sendiri bagian dari pada bekas gerakan, tapi kerena ia di loloskan melalui jalur independen pada tahun 2006, maka hal itu tidak menutup kemungkinan akan ada perbedaan kepentingan antara legislatif dan eksekutif dalam membangun aceh.
Sedikit mengutip penyataan pak Farhan Hamit “Walau pemerintah dan DPR sudah memberikan dana yang istilahnya lex spesialis, ternyata indeks kualitas hidup masyarakat Aceh seperti kesehatan berada di urutan 31 dari 33 provinsi di Indonesia, dan ini masih memprihatinkan. Artinya secara statistik tidak ada korelasi peningkatan dana ini dengan peningkatan kesejahteraan”.
Disamping itu aceh juga telah membentuk lembaga Badan Registrasi Damai Aceh ( BRA ), merupakan lembaga resmi pemerintah yang mengurus masalah reintegrasi dalam proses perdamaian di Aceh. yang didirikan pada tanggal 15 Februari 2006 dengan SK gubernur untuk memberi hak â€" hak korban konflik.
Memasuki tahun ke tujuh aceh berdamai dengan pemerintah pusat, berbagai tutuntan rakyat aceh pada saat konflik telah di berikan, dengan dana yang begitu besar, tapi ironisnya masih ada rakyat aceh yang berada di wilayah tegah, pada umumnya belum mendapatkan rumah sebagai layak nya korban konflik, hal ini disebabkan ada pihak yang memanipulasi data ditinggkat kabupaten kota, dan penerimaan rumah ganda yang akan cenderung mengakibatkan timbul nya konflik horizontal dalam masyarakat.
Toh pun begitu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penganggur di Aceh per Februari 2011 mencapai 171 ribu orang. Angka ini mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan angka pengangguran per Agustus 2010 yang totalnya 162 ribu orang.meningkat sekitar 9000 orang dibandingkan hasil survei tahun lalu.
Banyaknya anggaran digelontorkan pemerintah untuk bidang pendidikan juga belum mampu mengangkat kualitas pendidikan di Aceh. Pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2011 misalnya, siswa Aceh menduduki peringkat terendah di Indonesia.
Aceh memperoleh dana dua persen anggaran pendapatan negara pertahunya, untuk mambangun ketertinggalan nya dengan provisi lain pasca konflik bersenjata, di balik semua itu banyak masyarakat aceh keluar masuk warung kopi, meminta – minta, hal ini sangat fenomenal bagi aceh, selama ini aceh di kenal dengan dana otsus yang begitu besar, tapi rakyat aceh terkesan bak ayam mati dalam gelumbung padi.
Di atas keberagaman masalah yang di hadapi aceh sekarang, partai aceh, pada umumnya diduduki para mantan aktivis yang melawan ketidak adilan jakarta kembali meraih kemenagan dalam pemilihan kepala daerah, priode 2012-2017, Dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai gubernur dan wakil gubernur aceh.
Selama lima tahun kedepan Zikir akan menahkodai aceh, kapal yang telah penuh dengan muatan, siap â€" siap berlayar sampai ke tempat tujuan, yaitu menuju kesejahteraan rakyat aceh, PA pantas berbangga atas kemenagan Zikir, karna bila kita lihat kebelakang Zikir yang di usung oleh partai PA, hampir saja di tinggal kapal besar ini.
Namun di balik kemenagan ini ada amanah besar yang paling utama yang harus di emban oleh Zikir, yaitu, menjalankan apa yang telah penulis uraikan di atas, PA sudah mendomisili parlemen, maka semakin mudah dalam mencapai target – targer yang telah di recanakan selama ini, dan berpeluang besar bagi partai aceh, untuk menyulami keterpurukan rakyat aceh selama ini.
Bila kita lihat secacara politik, kemenagan pasangan Zikir memiliki dukungan rakyat yang luar biasa besar, untuk mengantar kan mereka ke pucak kekuassan lima tahun kedepan, kemenagan tersebut akan jadi masalah dan tidak berati apa – apa bila capaian ini hanya berorintsi pada tujuan â€" tujuan kekuasaan belaka, tampa bisa membawa perubahan kearah yang lebih baik untuk aceh.
Penulis : T.Hendra Keumala Alamsyah
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Fisipol, Universitas Iskandar Muda
Berita Aceh Barat
T. Hendra Keumala Alamsyah
Konflik tidak hanya mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah rata â€" rata nasional, akan tetapi juga mehambat capaian â€" capaian pembangunan, seperti pelayanan, pendidikan dan kesejahteraan yang sangat terbatas.
Dengan hadir nya MoU merupakan tonggak sejarah resolusi konflik aceh, penanda tanganan nota kesepahaman perdamaian antara gerakan aceh merdeka ( GAM ) dan pemerintah indonesia pada 15 Agustus memberikan harapan baru bagi masyarakat aceh yang sejahtera dalam perdamaian.
Salah satu mandat dari nota kesepahaman ini adalah pembetukan undang â€" undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah aceh ( UUPA ), yang memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat Aceh dalam mengelola pemerintahan sendiri, pemberdayaan sumber daya alam, ekonomi dan politik.
Lahirnya partai lokal merupakan wujud dari pada perdamaian, kesempatan luas bagi aceh dalam mengelola pemerintahan nya sendiri, sebagaimana layak nya fungsi partai politik ( Parpol ) pada umumnya, partai politik lokal ( Parlok ) di Aceh bertujuan untuk meng akomodir dan memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Aceh, termasuk menjaga perdamaianâ€.
Pada pemilihan legislatif tahun 2009, partai aceh meraih kursi terbanyak di DPRA, rakyat aceh menobat kan 33 kursi untuk menduduki parlemen, sebuah anggka yang luar biasa persembahan rakyat Aceh kepada Partai Lokal ( Parlok ) khususnya Partai Aceh.
Di samping itu, provinsi Aceh sudah mendapatkan dana Otsus sejak tahun 2008 yang mencapai Rp3,5 triliun, kemudian tahun 2009 meningkat menjadi Rp3,7 triliun, tahun 2010 Rp3,9, tahun 2011 Rp 4,4 triliun dan pada tahun anggaran 2012 mencapai Rp5,4 triliun.dan anggka ini meningkat sekitar Rp 1 triliun bila kita bandingkan penerimaan pada tahun 2011.
Namun perolehan anggka tersebut, belum banyak memberi perubahan terhadap pertumbuhan perekonomian, pelayanan, pendidikan, pembangunan, di aceh, dan poin – poin yang terkandung dalam Mou Helsinki, yang telah di sepakati dengan pusat belum terealisasi, seperti pembebasan pelabuhan sabang, simbol, Rakat Wali Nenggro, KKR, dan juga menyangkut Syariat Islam di Aceh.
Salah satu indikator tidak tercapainya semua itu karna di sebabkan, ketidak seragaman antara eksekutif dan legislatif, walaupun irwandi sendiri bagian dari pada bekas gerakan, tapi kerena ia di loloskan melalui jalur independen pada tahun 2006, maka hal itu tidak menutup kemungkinan akan ada perbedaan kepentingan antara legislatif dan eksekutif dalam membangun aceh.
Sedikit mengutip penyataan pak Farhan Hamit “Walau pemerintah dan DPR sudah memberikan dana yang istilahnya lex spesialis, ternyata indeks kualitas hidup masyarakat Aceh seperti kesehatan berada di urutan 31 dari 33 provinsi di Indonesia, dan ini masih memprihatinkan. Artinya secara statistik tidak ada korelasi peningkatan dana ini dengan peningkatan kesejahteraan”.
Disamping itu aceh juga telah membentuk lembaga Badan Registrasi Damai Aceh ( BRA ), merupakan lembaga resmi pemerintah yang mengurus masalah reintegrasi dalam proses perdamaian di Aceh. yang didirikan pada tanggal 15 Februari 2006 dengan SK gubernur untuk memberi hak â€" hak korban konflik.
Memasuki tahun ke tujuh aceh berdamai dengan pemerintah pusat, berbagai tutuntan rakyat aceh pada saat konflik telah di berikan, dengan dana yang begitu besar, tapi ironisnya masih ada rakyat aceh yang berada di wilayah tegah, pada umumnya belum mendapatkan rumah sebagai layak nya korban konflik, hal ini disebabkan ada pihak yang memanipulasi data ditinggkat kabupaten kota, dan penerimaan rumah ganda yang akan cenderung mengakibatkan timbul nya konflik horizontal dalam masyarakat.
Toh pun begitu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penganggur di Aceh per Februari 2011 mencapai 171 ribu orang. Angka ini mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan angka pengangguran per Agustus 2010 yang totalnya 162 ribu orang.meningkat sekitar 9000 orang dibandingkan hasil survei tahun lalu.
Banyaknya anggaran digelontorkan pemerintah untuk bidang pendidikan juga belum mampu mengangkat kualitas pendidikan di Aceh. Pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2011 misalnya, siswa Aceh menduduki peringkat terendah di Indonesia.
Aceh memperoleh dana dua persen anggaran pendapatan negara pertahunya, untuk mambangun ketertinggalan nya dengan provisi lain pasca konflik bersenjata, di balik semua itu banyak masyarakat aceh keluar masuk warung kopi, meminta – minta, hal ini sangat fenomenal bagi aceh, selama ini aceh di kenal dengan dana otsus yang begitu besar, tapi rakyat aceh terkesan bak ayam mati dalam gelumbung padi.
Di atas keberagaman masalah yang di hadapi aceh sekarang, partai aceh, pada umumnya diduduki para mantan aktivis yang melawan ketidak adilan jakarta kembali meraih kemenagan dalam pemilihan kepala daerah, priode 2012-2017, Dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai gubernur dan wakil gubernur aceh.
Selama lima tahun kedepan Zikir akan menahkodai aceh, kapal yang telah penuh dengan muatan, siap â€" siap berlayar sampai ke tempat tujuan, yaitu menuju kesejahteraan rakyat aceh, PA pantas berbangga atas kemenagan Zikir, karna bila kita lihat kebelakang Zikir yang di usung oleh partai PA, hampir saja di tinggal kapal besar ini.
Namun di balik kemenagan ini ada amanah besar yang paling utama yang harus di emban oleh Zikir, yaitu, menjalankan apa yang telah penulis uraikan di atas, PA sudah mendomisili parlemen, maka semakin mudah dalam mencapai target – targer yang telah di recanakan selama ini, dan berpeluang besar bagi partai aceh, untuk menyulami keterpurukan rakyat aceh selama ini.
Bila kita lihat secacara politik, kemenagan pasangan Zikir memiliki dukungan rakyat yang luar biasa besar, untuk mengantar kan mereka ke pucak kekuassan lima tahun kedepan, kemenagan tersebut akan jadi masalah dan tidak berati apa – apa bila capaian ini hanya berorintsi pada tujuan â€" tujuan kekuasaan belaka, tampa bisa membawa perubahan kearah yang lebih baik untuk aceh.
Penulis : T.Hendra Keumala Alamsyah
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Fisipol, Universitas Iskandar Muda
Berita Aceh Barat
No comments:
Write comments